EVALUASI REFORMASI BIROKRASI TINGKAT SKPD BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2019

NO AREA PERUBAHAN INDIKATOR PENILAIAN SKOR
I MANAJEMEN PERUBAHAN 10  
1 Agen Perubahan
a Telah Terdapat PNS yang ditetapkan sebagai Agen Perubahan untuk setiap unit kerja dalam lingkungan organisasi 2.5

b Telah Terdapat PNS yang ditetapkan sebagai Agen Perubahan untuk sebagian unit kerja dalam lingkungan organisasi 1

c Tidak terdapat PNS yang ditetapkan sebagai Agen Perubahan untuk setiap unit kerja dalam lingkungan organisasi 0
2 Focus Group Discussion
a Telah dibentuk FGD sebagai wadah para agen perubahan merumuskan perbaikan kinerja organisasi dan dilaksanakan secara berkala minimal satu kali per tri wulan 2.5

b Telah dibentuk FGD sebagai wadah para agen perubahan merumuskan perbaikan kinerja organisasi namun belum terlaksana secara berkala 1

c Belum dibentuk FGD sebagai wadah para agen perubahan merumuskan perbaikan kinerja organisasi 0
3 Monitoring dan Evaluasi
a Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap 8 Aspek Perubahan Reformasi Birokrasi di internal organisasi 2.5

b Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap sebagian aspek Perubahan Reformasi Birokrasi di internal organisasi 1

c Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap aspek Perubahan Reformasi Birokrasi di internal organisasi 0
4 Sosialisasi dan Internalisasi Perubahan
a Telah dilakukan sosialisasi dan internalisasi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam sebulan tentang reformasi birokrasi, misal : gerakan taat jam kerja bangun kinerja, nilai budaya kerja Proaktif dan Gerakan Bersih Melayani 2.5

b belum dilakukan sosialisasi dan internalisasi secara berkala tentang reformasi birokrasi, misal : gerakan taat jam kerja bangun kinerja, nilai budaya kerja Proaktif, Gerakan Bersih Melayani, dan lain-lain sejenisnya 1

c Tidak pernah dilakukan sosialisasi dan internalisasi secara berkala tentang reformasi birokrasi, misal : gerakan taat jam kerja bangun kinerja, nilai budaya kerja Proaktif, Gerakan Bersih Melayani, dan lain-lain sejenisnya 0
II PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 5  
1 Harmonisasi
a Telah dilakukan identifikasi terhadap seluruh peraturan daerah dan atau peraturan bupati dalam pelaksanaan tugas Satuan Kerja yang saling bertentangan dan atau bertentangan dengan dasar hukum yang berlaku 2.5

b Telah dilakukan identifikasi terhadap sebagian peraturan daerah dan atau peraturan bupati dalam pelaksanaan tugas Satuan Kerja yang saling bertentangan dan atau bertentangan dengan dasar hukum yang berlaku 1

c Belum dilakukan identifikasi peraturan daerah dan atau peraturan bupati dalam pelaksanaan tugas Satuan Kerja yang saling bertentangan dan atau bertentangan dengan dasar hukum yang berlaku 0
2 Sistem Pengendalian
a Seluruh rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang disusun telah melalui mekanisme pengendalian produk hukum pada Sekretariat Daerah 2.5

b Sebagian rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang disusun telah melalui mekanisme pengendalian produk hukum pada Sekretariat Daerah 1

c Seluruh rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang disusun telah melalui mekanisme pengendalian produk hukum pada Sekretariat Daerah 0
III PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 10  
1 Evaluasi
a Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh susunan organisasi terkait ketepatan fungsi, duplikasi fungsi, tumpang tindih fungsi dan output kinerja masing-masing susunan organisasi 5

b Telah dilakukan evaluasi terhadap sebagian susunan organisasi terkait ketepatan fungsi, duplikasi fungsi, tumpang tindih fungsi dan output kinerja masing-masing susunan organisasi 2.5

c Belum dilakukan evaluasi terhadap susunan organisasi terkait ketepatan fungsi, duplikasi fungsi, tumpang tindih fungsi dan output kinerja masing-masing susunan organisasi 0
2 Penataan
a Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan penataan uraian tugas pada seluruh susunan organisasi 5

b Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan penataan uraian tugas pada sebagian susunan organisasi 2.5

c Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti dengan penataan uraian tugas pada setiap susunan organisasi 0
IV PENATAAN KETATALAKSANAAN 10  
1 E-Government
a Satuan kerja telah mengembangkan sistem informasi manajemen (SIM) dan website dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 2.5

b Satuan kerja telah mengembangan hanya sistem informasi manajemen (SIM) atau hanya website dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 1

c Satuan kerja tidak memiliki sistem informasi manajemen (SIM) atau website dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 0
2 Keterbukaan informasi Publik
a Website SKPD telah menyajikan seluruh informasi publik dan up to date terkait tugas dan fungsi satuan kerja 2.5

b Website SKPD telah menyajikan sebagian informasi publik dan up to date terkait tugas dan fungsi 1

c Website SKPD belum menyajikan informasi publik 0
3 Peta Proses Bisnis dan SOP
a Satuan kerja telah memiliki peta proses bisnis dan SOP untuk pelaksanaan tugas dan fungsi 5

b Satuan kerja belum memiliki peta proses bisnis, namun telah memiliki SOP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 2.5

c Satuan kerja belum memiliki peta proses bisnis dan SOP untuk pelaksanaan tugas dan fungsi 0
V PENATAAN SDM APARATUR 10  
1 Analisis Jabatan
a Seluruh Jabatan (struktul dan fungsional umum) telah dilengkapi analisis jabatan 2.5

b Sebagian Jabatan (struktul dan fungsional umum) telah dilengkapi analisis jabatan 1

c Seluruh Jabatan (struktul dan fungsional umum) tidak dilengkapi analisis jabatan 0
2 Penegakan Disiplin
a Telah dilakukan identifikasi pelanggaran disiplin dan telah ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi 2.5

b Telah dilakukan identifikasi pelanggaran disiplin namun belum ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi 1

c Belum dilakukan identifikasi pelanggaran disiplin dan belum ada tindakklanjut dengan sanksi disiplin 0
3 Pengembangan Kompetensi
a Telah dilakukan pengembangan kompetensi kepada sebagian besar PNS di lingkungan Satuan Kerja 2.5

b Telah dilakukan pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil PNS di lingkungan Satuan Kerja 1

c Belum dilakukan pengembangan kompetensi kepada PNS di lingkungan Satuan Kerja 0
4 Pengukuran Kinerja Individu
a Pengukuran Kinerja (produktifitas dan ketaatan jam kerja) telah dilakukan secara berkala setiap bulan 2.5

b Pengukuran Kinerja (produktifitas dan ketaatan jam kerja) telah dilakukan secara berkala setiap tri wulan 1

c Belum dilakukan Pengukuran Kinerja (produktifitas dan ketaatan jam kerja) 0
VI PENGUATAN AKUNTABILITAS 15  
1 Keterlibatan Pimpinan
a Seluruh jajaran pimpinan terlibat dalam penyusunan perjanjian kinerja organisasi, pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja 5

b Sebagian jajaran pimpinan terlibat dalam penyusunan perjanjian kinerja organisasi, pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja 2.5

c Tidak ada jajaran pimpinan terlibat dalam penyusunan perjanjian kinerja organisasi, pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja 0
2 Pelaporan Kinerja
a Capaian sasaran dan indikator kinerja yang dilaporkan, seluruhnya telah dilengkapi dengan data kinerja yang memadai 2.5

b Capaian sasaran dan indikator kinerja yang dilaporkan, sebagian telah dilengkapi dengan data kinerja yang memadai 1

c Capaian sasaran dan indikator kinerja yang dilaporkan, tidak dilengkapi dengan data kinerja yang memadai 0
3 Penetapan Kinerja
a Seluruh susunan satuan kerja (tertinggi dan terendah) telah menyusun kelengkapan dokumen perjanjian kinerja organisasi 2.5

b sebagian susunan satuan kerja (tertinggi dan terendah) telah menyusun kelengkapan dokumen perjanjian kinerja organisasi 1

c Tidak ada susunan satuan kerja (tertinggi dan terendah) yang telah menyusun kelengkapan dokumen perjanjian kinerja organisasi 0
4 Pengukuran Kinerja
a Pengukuran kinerja terhadap target kinerja yang diperjanjikan, telah dilakukan setiap tri wulan 2.5

b Pengukuran kinerja terhadap target kinerja yang diperjanjikan, dilakukan setiap semester 1

c Tidak dilakukan pengukuran kinerja atas target kinerja yang telah diperjanjikan 0
5 Tindak Lanjut Rekomendasi
a Telah dilakukan tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi inspektorat atas hasil evaluasi LAKIP SKPD 2.5

b Telah dilakukan tindak lanjut terhadap sebagian rekomendasi inspektorat atas hasil evaluasi LAKIP SKPD 1

c Tidak dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi inspektorat atas hasil evaluasi LAKIP SKPD 0
VII PENGUATAN PENGAWASAN 15  
1 Gratifikasi
a Telah dilakukan publikasi secara terus menerus terhadap larangan adanya pungutan liar dan bentuk-bentuk gratifikasi 2.5

b Telah dilakukan publikasi terhadap larangan adanya pungutan liar dan bentuk-bentuk gratifikasi, namun tidak berkelanjutan 1

c Belum pernah dilakukan publikasi gratifikasi 0
2 Pembangunan Zona Integritas
a Telah memenuhi sebagian besar indikator WBK/ WBBM 5

b Telah memenuhi sebagian kecil indikator WBK/ WBBM 2.5

c Belum memenuhi indikator WBK/ WBBM 0
3 Penanganan Benturan Kepentingan
a Telah diimplementasikan pencegahan benturan kepentingan pada seluruh susunan satuan kerja 2.5

c Telah diimplementasikan pencegahan benturan kepentingan pada sebagian susunan satuan kerja 1

c Belum diimplementasikan pencegahan benturan kepentingan pada seluruh susunan satuan kerja 0
4 Sistem Pengendalian Internal
a Telah dilakukan mekanisme pengendalian internal untuk mencegah terjadinya korupsi dan mal administrasi pada seluruh aspek pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi 2.5

b Telah dilakukan mekanisme pengendalian internal untuk mencegah terjadinya korupsi dan mal administrasi pada sebagian aspek pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi 1

c Belum dilakukan mekanisme pengendalian internal untuk mencegah terjadinya korupsi dan mal administrasi pada seluruh aspek pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi 0
5 Whistle Blowing System
a Telah diimplementasikan Whistle Blowing System pada seluruh susunan organisasi satuan kerja 2.5

b Telah diimplementasikan Whistle Blowing System pada sebagian susunan organisasi satuan kerja 1

c Belum diimplementasikan Whistle Blowing System pada seluruh susunan organisasi satuan kerja 0
VIII PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 25  
1 Pengelolaan Pengaduan
a Terdapat sarana dan mekanisme pengelolaan pengaduan secara berkelanjutan dan sistematis 2.5

b Terdapat sarana dan mekanis pengelolaan pengaduan namun belum dikelola secara berkelanjutan dan sistematis 1

c Tidak terdapat sarana dan mekanisme pengelolaan pengaduan 0
2 Penilaian Kepuasan Pelayanan
a Telah dilakukan survey kepuasan pelayanan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam satu semester 2.5

b Telah dilakukan survey kepuasan pelayanan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun 1

c Belum dilakukan survey kepuasan masyarakat 0
3 Sarana dan Prasarana Pelayanan
a Terdapat ruang tunggu, front office dan kelengkapan sarana pelayanan lainnya yang memadai 2.5

b Terdapat ruang tunggu dan front office namun masih belum memadai 1

c Tidak terdapat ruang tunggu pelayanan dan front office 0
4 Sistem Informasi Pelayanan Publik
a standar pelayanan dan prosedur pelayanan telah disajikan dalam media teknologi informasi 2.5

b standar pelayanan dan prosedur pelayanan masih disajikan dalam media konvensional 1

c standar pelayanan dan prosedur pelayanan belum dipublikasikan 0
5 Standar Pelayanan
a Semua jenis layanan telah dilengkapi Standar Pelayanan dan Prosedur Pelayanan 5

b Sebagian jenis layanan telah dilengkapi Standar Pelayanan dan Prosedur Pelayanan 2.5

c Seluruh jenis layanan belum dilengkapi Standar Pelayanan dan Prosedur Pelayanan 0

Keterangan

Kategori Nilai Interprestasi
AA > 90 – 100  Istimewa
A > 80 – 90 Memuaskan
BB > 70 – 80  Sangat Baik
B > 60 – 70  Baik perlu sedikit perbaikan
CC > 50 – 60 Cukup perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
C > 30 – 50  Kurang perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar
D > 0 – 30 Sangat Kurang perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar